Jlknews.com-Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun menjadi salah satu skandal terbesar dalam sektor energi nasional saat ini menjadi sorotan publik.
Presiden Prabowo Subianto didorong mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kasus dugaan korupsi minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga. Sebab, kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar, belum lagi kejahatan ini berdampak langsung kepada masyarakat luas.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati mendorong agar Presiden Prabowo berani mengevaluasi Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, sebagai pemimpin tertinggi di BUMN, Erick dinilai tidak cermat dalam menganalisa laporan hasil kinerja dan juga pengawasan/audit terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi,” kata Wasisto, Rabu (5/3).
Sementara, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah juga beranggapan sama. Prabowo harus bersikap tegas kepada bawahannya, demi mengedepankan kepentingan rakyat.
Kelalaian Erick Tohir sebagai pengelola BUMN yang alami kerugian karena tindakan kejahatan atau korupsi, membuat Erick layak diusut sekaligus didesak mundur,” kata Dedi.
Dia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus ini. Semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab harus diproses hukum. Termasuk menjawab isu yang menyebut nama pengusaha Boy Thohir.
“Bagaimanapun Erick Tohir tidak dapat lepas dari tanggungjawab korupsi di Pertamina, dan di badan usaha lainnya terlebih kasusnya adalah kerugian negara,” ucap Dedi.
Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan siap melakukan review dan berbagai perbaikan di tubuh PT Pertamina (Persero). Hal itu disebut Erick diperlukan akibat adanya persoalan yang saat ini melanda badan usaha pelat merah tersebut.
Erick melanjutkan, Kementerian BUMN juga akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan stakeholder lainnya. Langkah itu diharapkan bisa memberikan solusi konkret.
Meski begitu, dia mengaku akan kooperatif dengan upaya Kejaksaan Agung yang kini mengusut dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga. “Saya rapat sampai jam 11 malam. Mengenai isu apakah ini blending, oplosan, kami tidak mau berargumentasi. Tetapi, kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kami tadi kan dari Kejaksaan sedang menggali. Apakah blending?” katanya.
IHI-Hommer
