Pemerintah merespons surat edaran yang diterbitkan Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) ihwal seruan kepada sektor usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa untuk membayar pajak tak sesuai tarif 40%-75%.
Tarif itu merupakan ketetapan yang tertuang dalam Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dalam bentuk tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Tarif itu dikhususkan bagi lima sektor usaha hiburan itu.
Plt. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, karena UU itu telah resmi terbit sejak 2022 dan pemberlakuan ketentuan pajaknya telah berlangsung sejak Januari 2024, maka aturan di dalamnya telah menjadi hukum positif.
“Kan prinsip hukum kan hukum positif yang berlaku,” tegas Elen saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Elen pun mengingatkan, ketentuan itu pun tidak bisa serta merta gugur meskipun GIPI telah mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 58 Ayat 2 UU HKPD. Karenanya, pemerintah akan tetap memberlakukan ketentuan sesuai yang telah ditetapkan dalam UU HKPD.
“Pemerintah kan harus taat aturan, sudah berlaku juga, ya ada beberapa daerah yang sudah melakukan ada yang b to b (business to business) kita dorong saja,” ucap Ellen.
Elen juga mengingatkan, jika pengusaha hiburan khusus belum bisa membayar tarif pajak sesuai ketentuan, Pasal 101 UU HKPD menurutnya juga telah memberi ruang supaya tarif itu bisa tereduksi melalui kebijakan insentif pajak yang dibuat di daerah.
sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240216155440-4-515123/aturan-masih-berlaku-pengusaha-hiburan-harus-bayar-pajak-40-75
